Profitly.web.id - Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang terus berkembang sejak kemunculan Bitcoin di tahun 2009. Mata uang digital ini menarik minat banyak orang karena menawarkan kebebasan finansial, desentralisasi, dan transparansi dalam transaksi. Namun, aspek legalitas cryptocurrency masih menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Apakah crypto legal? Bagaimana hukum di berbagai negara menanggapi mata uang digital ini? Artikel ini akan membahas legalitas crypto di Indonesia dan dunia.
Apa Itu Cryptocurrency dan Mengapa Legalitasnya Dipertanyakan?
Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar. Teknologi yang mendasari crypto adalah blockchain, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan transparan. Tidak ada pihak ketiga atau bank yang memediasi transaksi, dan ini membuat crypto menarik bagi banyak orang yang mencari alternatif dari sistem keuangan konvensional.
Namun, sifat desentralisasi ini juga memunculkan kekhawatiran pemerintah dan regulator. Karena transaksi crypto tidak dapat dilacak seperti transaksi perbankan biasa, banyak yang berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Inilah sebabnya mengapa banyak negara mempertanyakan legalitas cryptocurrency dan memperketat regulasinya.
Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
Di Indonesia, legalitas cryptocurrency telah menjadi perdebatan panjang antara pemerintah, otoritas keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengakui cryptocurrency sebagai aset yang sah untuk diperdagangkan, tetapi tidak mengizinkannya sebagai alat pembayaran yang sah.
Aturan dari Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan moneter dan pembayaran, secara tegas melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelarangan ini berarti transaksi menggunakan crypto sebagai pengganti rupiah dalam pembelian barang atau jasa adalah tindakan ilegal.
Aturan dari Bappebti
Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di Indonesia. Pada tahun 2019, Bappebti mengeluarkan regulasi yang mengatur perdagangan cryptocurrency sebagai aset digital, yang memungkinkan masyarakat untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan crypto di platform yang diatur secara resmi.
Aturan ini memberi jalan bagi investor untuk memperdagangkan cryptocurrency dengan lebih aman melalui bursa yang diakui pemerintah, seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu. Namun, Bappebti juga menetapkan beberapa persyaratan ketat bagi platform crypto untuk memastikan keamanan dan transparansi bagi pengguna.
Regulasi Cryptocurrency di Dunia
Di luar Indonesia, setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap legalitas cryptocurrency. Ada negara yang melegalkan crypto sepenuhnya, ada yang membatasi penggunaannya, dan ada pula yang melarangnya sama sekali. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan dari berbagai negara:
Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang relatif terbuka terhadap cryptocurrency. Meskipun tidak ada regulasi nasional yang mengatur crypto secara menyeluruh, beberapa lembaga federal seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah memberikan pedoman terkait perdagangan dan penggunaan crypto.
SEC menganggap beberapa bentuk crypto sebagai sekuritas yang harus mematuhi aturan pasar modal, sementara CFTC menganggap Bitcoin dan beberapa aset lainnya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Di tingkat negara bagian, kebijakan bisa berbeda-beda. Misalnya, New York mewajibkan perusahaan crypto untuk memiliki BitLicense, izin khusus untuk menjalankan bisnis kripto di negara bagian tersebut.
Jepang
Jepang termasuk negara yang proaktif dalam mengatur cryptocurrency. Sejak 2017, Jepang telah melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan memperkenalkan regulasi untuk bursa cryptocurrency. Financial Services Agency (FSA) mengawasi dan memberikan lisensi kepada bursa yang memenuhi standar keamanan yang ketat. Jepang juga memiliki undang-undang anti pencucian uang yang dirancang khusus untuk mencegah penyalahgunaan cryptocurrency.
China
China, di sisi lain, mengambil pendekatan yang sangat ketat terhadap cryptocurrency. Pemerintah China telah melarang semua kegiatan terkait crypto, termasuk perdagangan dan penambangan. Bank Sentral China menganggap semua transaksi terkait crypto ilegal, termasuk transaksi menggunakan bursa luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya China untuk menjaga stabilitas keuangannya dan memperkuat kontrol atas arus keuangan dalam negeri.
Singapura
Singapura adalah contoh negara yang fleksibel dalam regulasi cryptocurrency. Monetary Authority of Singapore (MAS) memperkenalkan regulasi yang mendukung inovasi teknologi keuangan sambil menjaga keamanan pengguna. Crypto dianggap legal di Singapura, dan perusahaan yang ingin menjalankan bisnis cryptocurrency harus mematuhi peraturan anti pencucian uang dan anti terorisme.
Apa Risiko Legal dari Investasi Crypto?
Legalitas cryptocurrency yang bervariasi di setiap negara menimbulkan risiko bagi investor. Ada beberapa risiko utama yang perlu dipertimbangkan oleh para investor yang tertarik pada cryptocurrency:
Ketidakpastian Regulasi: Negara-negara dapat mengubah kebijakan mereka kapan saja, yang bisa berdampak pada nilai dan keberlangsungan pasar crypto. Misalnya, larangan China terhadap perdagangan crypto membuat harga Bitcoin sempat turun secara drastis.
Tindakan Pembatasan Akses: Beberapa negara mungkin melarang akses ke bursa crypto atau memblokir situs web terkait. Ini bisa membuat aset investor terjebak di platform tertentu atau mempersulit akses dana.
Risiko Hukum: Menggunakan crypto sebagai alat pembayaran di negara yang melarangnya, seperti Indonesia, dapat berakibat pada sanksi hukum.
Risiko Penipuan dan Keamanan: Karena belum banyak regulasi ketat di beberapa negara, investor perlu berhati-hati terhadap risiko penipuan dan pencurian digital di platform yang tidak diatur dengan baik.
Bagaimana Masa Depan Legalitas Cryptocurrency?
Seiring perkembangan teknologi blockchain, negara-negara di seluruh dunia semakin menyadari potensi dan tantangan yang dihadirkan oleh cryptocurrency. Banyak negara yang awalnya skeptis kini mempertimbangkan untuk mengatur pasar crypto agar lebih aman bagi pengguna dan tetap sejalan dengan hukum setempat.
Dalam jangka panjang, kemungkinan besar akan ada standar global atau panduan internasional terkait cryptocurrency. Seperti yang terlihat pada Financial Action Task Force (FATF), badan ini telah merumuskan rekomendasi untuk mengatur transaksi kripto guna menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF merekomendasikan penerapan prosedur “Know Your Customer” (KYC) dan “Anti Money Laundering” (AML) untuk platform crypto di seluruh dunia.
Bagaimana Investor Indonesia Dapat Menggunakan Crypto Secara Legal?
Bagi investor Indonesia, penting untuk memahami batasan dan aturan yang berlaku terkait cryptocurrency. Berikut adalah beberapa panduan bagi investor yang ingin tetap dalam batas legal:
Gunakan Crypto Sebagai Aset Investasi, Bukan Alat Pembayaran: Karena crypto tidak diakui sebagai alat pembayaran, hindari menggunakannya untuk transaksi jual-beli barang atau jasa. Sebaliknya, gunakan crypto sebagai aset investasi di platform yang diakui Bappebti.
Gunakan Platform yang Diatur Pemerintah: Pilih platform yang telah memiliki izin dari Bappebti untuk memastikan keamanan dana dan transparansi transaksi.
Patuhi Aturan Perpajakan: Meskipun pajak kripto belum diatur secara rinci, tetap disarankan untuk melaporkan keuntungan dari investasi kripto pada laporan pajak.
Pelajari Risiko Secara Mendalam: Karena sifat fluktuatif dan tidak stabil dari kripto, pastikan Anda memahami risiko dan potensi kerugian sebelum berinvestasi.